Kapolres Tuban Baru Dilantik, Tambang Ilegal Desa Ngepon Jadi “Warisan Busuk” yang Dituntut Dibongkar Tuntas

 

inisial

Surabaya – Pelantikan AKBP Alaiddin sebagai Kapolres Tuban oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Senin (12/1/2026), langsung dihadapkan pada ujian serius. Bukan perkara kecil, melainkan dugaan praktik penambangan batubara dan pasir silika ilegal di Dusun Krajan, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang disebut warga telah berlangsung lama, terang-terangan, dan nyaris tanpa sentuhan hukum.

Warga menilai tambang ilegal tersebut telah menjadi “rahasia umum”. Aktivitas alat berat, keluar-masuk truk bermuatan material tambang, hingga kerusakan lingkungan disebut berlangsung setiap hari. Namun ironisnya, hingga kini belum ada penindakan tegas yang menyentuh aktor utama.

Nama Kepala Desa Ngepon, Mansyur, bersama dua orang lainnya, Budi dan Joko, disebut warga sebagai pihak yang diduga berada di balik operasi tambang ilegal tersebut. Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan pertambangan yang melibatkan pejabat publik dan berpotensi menyeret banyak pihak.

“Kami heran, tambang sebesar ini bisa jalan terus. Alat berat bekerja siang malam. Masa tidak ada yang tahu?” kata seorang warga dengan nada heran, sembari mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum setempat.

Diduga Ada Pembiaran, Hukum Seolah Tumpul ke Atas

Aktivitas tambang yang berjalan terbuka memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran. Warga mempertanyakan bagaimana mungkin penambangan ilegal dapat berlangsung lama tanpa ada tindakan penghentian, penyegelan, ataupun proses hukum.

Kondisi ini memicu kecurigaan publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ketika berhadapan dengan pemodal, elite lokal, atau pejabat desa. Apalagi, keuntungan ekonomi dari penambangan diduga hanya dinikmati segelintir orang, sementara warga harus menanggung dampak kerusakan lingkungan, debu, jalan rusak, hingga ancaman keselamatan.

Pasal-Pasal Minerba: Ancaman Penjara dan Denda Miliaran

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, praktik yang diduga terjadi di Desa Ngepon berpotensi melanggar sejumlah pasal berat:

• Pasal 158 UU Minerba

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IUPK, atau SIPB) dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

• Pasal 161 UU Minerba

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, atau menjual hasil tambang dari kegiatan ilegal dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

• Pasal 164 UU Minerba

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang mengendalikan kegiatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

• Pasal 165 UU Minerba

Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan atau dengan sengaja tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi tindak pidana pertambangan dapat dijerat pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ancaman pidana seberat itu, warga mempertanyakan: mengapa hingga kini belum ada satu pun tersangka yang diumumkan?.

Ujian Nyata Kapolres Baru: Berani atau Ikut Diam?

Pelantikan Kapolres Tuban yang baru kini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan momentum pembuktian. Publik menunggu apakah AKBP Alaiddin berani membongkar praktik tambang ilegal di Desa Ngepon secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan kepala desa, aktor lapangan, aliran material, hingga kemungkinan pembiaran aparat.

Bagi warga, penutupan tambang saja tidak cukup. Mereka menuntut proses hukum pidana hingga ke aktor utama, agar kasus ini tidak berhenti sebagai formalitas atau sekadar pencitraan penegakan hukum.

“Kalau ini dibiarkan, artinya hukum kalah. Kapolres baru harus berani, atau kepercayaan publik akan makin runtuh,” tegas warga lainnya.

Kasus tambang ilegal Desa Ngepon kini menjadi sorotan tajam. Publik menunggu: apakah ini akan menjadi contoh penegakan hukum tanpa pandang bulu, atau justru kembali menjadi daftar panjang kasus tambang ilegal yang dibiarkan tenggelam oleh kekuasaan dan uang. (Red)